30.7 C
Jakarta
Monday, November 28, 2022
spot_img

Sebagai Pencegahan Korupsi, KPK Adakan Survei Integritas Pendidikan

KPK membeberkan sederet kasus korupsi yang pernah terjadi di lingkungan pendidikan. Total kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan setidaknya pihaknya telah membongkar dua kasus korupsi pembangunan di lingkungan pendidikan. Perkara itu terjadi di Universitas Indonesia pada 2010-2011 dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada 2011.

“Di antaranya korupsi pengadaan dan instalasi teknologi informasi (TI) gedung Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia (UI) tahun anggaran 2010-2011. Korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun anggaran 2011,” kata Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Kamis (29/9/2022).

Selain itu, Ipi menyebut setidaknya KPK menjerat oknum yang melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan tahun anggaran 2017. Kasus itu diduga merugikan negara hingga Rp 10,5 miliar.

“Kemudian korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan, Provinsi Banten, TA 2017, yang diduga merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp 10,5 miliar,” terang Ipi.

Terbaru, kata Ipi, KPK menjaring sindikat penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila) dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT). Salah satu pihak yang ikut diamankan adalah Rektor Unila Karomani.

“Dalam tangkap tangan tersebut, KPK bahkan salah satunya mengamankan rektor sebagai pihak yang diduga sebagai penerima suap. Notabene rektor merupakan orang nomor satu di perguruan tinggi dan seharusnya menjadi teladan bagi ribuan mahasiswa yang ada di dalamnya,” jelasnya.

Melihat hal itu, Ipi mengaku miris atas perilaku oknum di lingkungan pendidikan yang menjadikan lahan untuk mengeruk keuntungan bagi diri sendiri. Ipi mengatakan KPK berusaha memberantas korupsi di lingkungan pendidikan dengan upaya strategi pendidikan pencegahan dan penindakan.

“Hal tersebut membuat KPK mafhum dan menuangkannya ke dalam Trisula Pemberantasan Korupsi, yakni mencakup strategi pendidikan, pencegahan, dan penindakan,” imbuh Ipi.

Survei Integritas Pendidikan atau Sindik

Ipi menyebut Sindik merupakan salah satu komitmen dan upaya KPK dalam mengelola sektor pendidikan agar tindak pidana korupsi tak menjamur. Dia menjelaskan Sindik merupakan upaya pemetaan kondisi integritas pendidikan dalam lingkup sivitas akademika.

“Survei yang dilakukan sebagai upaya untuk memetakan kondisi integritas pendidikan di Indonesia, baik pada lingkup peserta didik maupun ekosistem pendidikan yang mempengaruhinya, seperti tenaga pendidik, pimpinan, dan aspek pengelolaan,” ujar Ipi.

Ipi berharap survei yang dilakukan pada periode September hingga Oktober 2022 itu dapat menjadi dasar dan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi peningkatan dan pengembangan upaya implementasi pendidikan antikorupsi. Dalam Sindik itu KPK menyasar empat responden, yakni siswa atau mahasiswa, orang tua, tenaga pendidik, dan pimpinan satuan pendidikan.

“Tahun ini Sindik akan melibatkan 500 satuan pendidikan yang terdiri atas 227 sekolah dasar, 136 sekolah menengah pertama, 106 sekolah menengah atas, dan 31 perguruan tinggi. Pada tahun depan, diharapkan semakin banyak satuan pendidikan yang akan terlibat seiring dengan dijadikannya Sindik sebagai program nasional,” lanjut Ipi.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,583FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles